JAKARTA — Sejumlah pihak menanggapi kritik dari beberapa pengamat yang mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alasan beban fiskal negara.
Kritik tersebut dinilai tidak tepat dan mengabaikan aspek jangka panjang pembangunan sumber daya manusia.
Wakil Bendahara Umum Depinas SOKSI, Ambar Chrisdiana, menilai pandangan yang menyebut MBG bukan investasi karena makanan akhirnya terbuang merupakan logika yang keliru dan tidak berpihak pada kepentingan publik.
Baca Juga: Kemenhub Tetapkan Aturan Baru Fuel Surcharge Tiket Pesawat, Maksimal hingga 100 Persen TBA "Pengamat seperti itu keblinger dan sangat naif. Mengatakan MBG bukan investasi karena makanan akhirnya dibuang adalah cara berpikir asal bunyi. Saya bahkan meragukan kredibilitas akademiknya," ujar Ambar kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.
Ambar menegaskan bahwa program MBG merupakan investasi jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas generasi muda.
Menurut dia, alasan fiskal tidak dapat dijadikan dasar untuk menghentikan program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menilai persoalan anggaran seharusnya dijawab melalui inovasi peningkatan pendapatan negara, bukan dengan memangkas program sosial.
"Masalah fiskal harus dijawab dengan diversifikasi sumber pendapatan APBN, bukan mengurangi hak dasar rakyat," katanya.
Ia juga mendorong pemerintah, khususnya jajaran ekonomi, untuk lebih kreatif dalam mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta memastikan optimalisasi royalti sektor sumber daya alam masuk ke kas negara secara maksimal.
Selain itu, Ambar mengusulkan penguatan kelembagaan pelaksana MBG dengan melibatkan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam fungsi pengawasan agar program berjalan transparan dan bebas kebocoran anggaran.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan UMKM daerah dalam rantai pasok program MBG, mulai dari telur, susu, daging, hingga ikan, untuk menciptakan efek berganda terhadap ekonomi lokal.
"Program ini harus menjadi penggerak ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat," ujarnya.