MEDAN - Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli Siahaan meninjau langsung kesiapan lembaga pemasyarakatan (lapas) dalam menjalankan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara. Program tersebut disiapkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) sebagai dukungan terhadap program pemerintah di bidang pemenuhan gizi nasional sekaligus pemberdayaan warga binaan.
Hingga Mei 2026, Ditjen PAS menargetkan sekitar 70 titik dapur MBG beroperasi di berbagai lapas dan rumah tahanan di Indonesia. Di Sumut sendiri, program tersebut telah berjalan di sejumlah daerah seperti Langkat, Tebing Tinggi, dan Sibolga dengan melibatkan langsung warga binaan dalam pengelolaannya.
Dalam kunjungannya, Maruli Siahaan menyebut dapur MBG yang dibangun di lapas harus memenuhi standar dan ketentuan pemerintah agar pelaksanaan program berjalan maksimal.
Baca Juga: Program MBG Dinilai Terlalu Dipaksakan, DPR Ungkap Ribuan Dapur Belum Siap Operasi "Kami melihat langsung kondisi dapur yang dikelola warga binaan. Ada beberapa yang memang masih perlu dibenahi, terutama terkait fasilitas dan peralatan dapur. Nanti akan kita dorong agar diajukan ke kementerian supaya kekurangannya bisa dilengkapi," ujar Maruli, Rabu (13/5/2026).
Ia juga menyoroti aturan jarak antar dapur MBG agar tidak terjadi tumpang tindih distribusi layanan di satu wilayah. Menurutnya, pemerintah telah menetapkan ketentuan radius antar titik dapur SPPG.
"Kalau di satu lokasi sudah ada MBG lain, maka tidak boleh terlalu berdekatan. Ada aturan radius agar penyaluran tidak dobel dan lebih merata," katanya.
Sementara itu, Kepala Lapas Kelas I Medan, Fanika Affandi mengatakan pihaknya masih melakukan kajian dan persiapan matang terkait lokasi dapur MBG di kawasan Tanjung Gusta, Medan.
"Di Sumut memang sudah ada beberapa titik yang berjalan. Untuk wilayah Tanjung Gusta masih dalam pembahasan karena harus melihat kesiapan lokasi serta aturan jarak antar dapur MBG," ujar Fanika.
Menurutnya, aturan tersebut penting agar program MBG berjalan efektif tanpa menimbulkan penumpukan layanan di satu kawasan tertentu.
Program MBG di lingkungan lapas tidak hanya bertujuan mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana pembinaan keterampilan kerja bagi warga binaan sebelum kembali ke tengah masyarakat.*
(dh)