SAMARINDA – Puluhan tokoh senior yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Kalimantan Timur (MPKT) berencana menemui Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kondisi sosial politik serta tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur.
Inisiator MPKT, Harbiansyah Hanafiah, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Presiden melalui Budi Djiwandono saat kunjungan kerja di Balikpapan.
Surat tersebut, kata dia, juga telah diteruskan melalui Budi Satrio.
Baca Juga: Mahfud MD Ungkap Isi Pembicaraan saat Tak Sengaja Bertemu Jokowi "Surat telah kami sampaikan ke Budi Satrio untuk diteruskan kepada Presiden RI," ujar Harbiansyah, Rabu (13/5/2026).
Menurut Harbiansyah, langkah itu ditempuh karena adanya keresahan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik.
Ia menyebut sebagian kebijakan justru memunculkan polemik di tengah masyarakat.
Sejumlah tokoh yang tergabung dalam MPKT terdiri atas akademisi, pengusaha, mantan birokrat, hingga tokoh olahraga daerah.
Mereka menilai kebijakan strategis pemerintah daerah saat ini cenderung mengarah pada kepentingan politik tertentu.
"Penggunaan anggaran daerah juga menjadi sorotan karena dinilai tidak sesuai prioritas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," kata Harbiansyah.
Dalam surat yang disampaikan kepada Presiden, MPKT memuat empat poin utama.
Poin pertama terkait transparansi pengelolaan anggaran daerah yang dinilai belum akuntabel. Mereka menyoroti sejumlah alokasi APBD yang dianggap tidak tepat sasaran.
Poin kedua berkaitan dengan dugaan praktik politik dinasti di lingkungan pemerintahan daerah, termasuk indikasi penempatan kerabat pejabat pada sejumlah posisi strategis.