JAKARTA - Hasil survei terbaru Nusantara Riset Indonesia (NRI) menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,17 persen. Tingginya kepuasan publik tersebut disebut berdampak langsung terhadap elektabilitas partai politik, khususnya Partai Gerindra.
Direktur Nusantara Riset Indonesia, Deni Yusup mengatakan, Partai Gerindra saat ini memimpin tingkat elektabilitas dengan raihan 27,25 persen. Posisi tersebut diikuti Partai Golkar sebesar 15,67 persen dan PDI Perjuangan dengan angka 15,17 persen.
Menurut Deni, tingginya elektabilitas Gerindra berkaitan erat dengan persepsi positif masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selama beberapa bulan terakhir.
Baca Juga: Dua WNA Tewas di Puncak Gunung Dukono Saat Erupsi, Diduga Abaikan Larangan Pendakian "Hasil ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan publik terhadap pemerintah dengan preferensi politik masyarakat," ujar Deni dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2026).
Dalam hasil survei tersebut, sebanyak 80,17 persen responden mengaku puas terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden. Sementara 7,33 persen menyatakan tidak puas dan 12,50 persen lainnya memilih tidak menjawab atau belum menentukan sikap.
Selain unggul dalam elektabilitas, Gerindra juga disebut mendominasi indikator tingkat kesukaan, popularitas, hingga penilaian kinerja partai politik dengan capaian di kisaran 27 persen.
NRI mencatat ketahanan energi menjadi faktor paling dominan yang memengaruhi tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan saat ini dengan angka 19,17 persen. Disusul program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 18,33 persen dan faktor kepemimpinan Presiden Prabowo sebesar 17,92 persen.
Kemudian faktor lain yang turut memengaruhi kepuasan masyarakat yakni penegakan hukum sebesar 16,67 persen, ketahanan pangan 15,42 persen, serta sektor pendidikan dan sekolah rakyat sebesar 12,50 persen.
Meski begitu, survei tersebut juga mencatat sejumlah catatan kritis dari masyarakat. Isu korupsi dan lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab terbesar ketidakpuasan publik dengan angka 13 persen.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti regulasi pemerintah yang dinilai belum maksimal sebesar 10 persen, persoalan koordinasi pemerintahan 9,50 persen, serta isu kesejahteraan dan pendidikan yang masing-masing berada di angka 9 persen.
Survei Nusantara Riset Indonesia dilakukan pada 13-22 April 2026 dengan metode multi-stage random sampling terhadap 1.200 responden di 38 provinsi dan 518 kabupaten/kota di Indonesia.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh surveyor terlatih dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error ±2,9 persen.*