BOGOR — Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa IPB (BEM KM IPB) University menyatakan penolakan terhadap rencana pelibatan perguruan tinggi dalam pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penolakan itu disampaikan melalui surat terbuka yang diunggah akun Instagram resmi @bemkmipb pada Rabu (6/5/2026).
Dalam pernyataan tersebut, Presiden Mahasiswa BEM KM IPB, Muhammad Abdan Rofi, meminta pemerintah tidak memaksakan perguruan tinggi menjadi bagian dari program tersebut.
Baca Juga: Bupati Fery Ajak PMII Jadi Mitra Strategis Pembangunan Labusel: Wadah Lahirnya Pemimpin Masa Depan "Kepada Kepala Badan Gizi Nasional, tolong pak, jangan terlalu memaksa," tulis BEM KM IPB dalam surat terbukanya.
BEM menilai kampus seharusnya tetap menjadi ruang moral dan intelektual, bukan terlibat dalam program yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan.
Mereka menyoroti sejumlah masalah dalam pelaksanaan program MBG, mulai dari kasus keracunan makanan hingga dugaan persoalan tata kelola dan penggunaan anggaran.
"Masih ada 1.242 orang yang keracunan makan bergizi gratis. Masih ada ratusan triliun anggaran pendidikan yang direalokasi untuk makan bergizi gratis," kata Rofi.
Selain itu, BEM KM IPB juga menyinggung penutupan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut tidak memenuhi standar operasional.
Dalam surat tersebut, organisasi mahasiswa itu turut mempertanyakan isu penggunaan anggaran program untuk pengadaan kaus kaki, jasa event organizer, hingga motor listrik yang sempat menjadi sorotan publik.
Menurut mereka, pemerintah seharusnya lebih fokus menyelesaikan persoalan mendasar di sektor pendidikan, seperti fasilitas sekolah yang belum memadai dan kesejahteraan guru honorer.
"Sudah cukup pak. Rakyatmu sudah muak," tulis BEM dalam pernyataannya.
Rofi mengatakan pihaknya bersama organisasi mahasiswa lain di lingkungan Kabinet Mercusuar IPB tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada rektorat.