JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf berencana melakukan audiensi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta masukan terkait proses pengadaan barang dalam program Sekolah Rakyat.
Rencana pertemuan tersebut disampaikan usai konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (6/5/2026). Ia menyebut pertemuan dijadwalkan berlangsung pada Kamis (7/5/2026).
"Saya yang minta waktu karena itu ada, katakanlah, menurut saya pendapat yang patut didengarkan dari KPK," ujar Saifullah.
Baca Juga: Viral Harga Sepatu Sekolah Rakyat Rp700 Ribu per Pasang, Gus Ipul: Bukan Zamannya Otak-Atik APBN dan Kongkalikong Proyek Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut pihaknya akan memaparkan seluruh data dan proses pengadaan barang untuk operasional Sekolah Rakyat, termasuk pengadaan sepatu siswa yang sempat menjadi sorotan di media sosial.
Menurutnya, masukan dari KPK diperlukan untuk memastikan proses pengadaan berjalan lebih baik, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
"Pendapat dari KPK sangat kami dengarkan dan akan kami tindak lanjuti agar prosesnya semakin baik," katanya.
Saifullah menegaskan, sejauh ini proses pengadaan telah dilakukan melalui mekanisme yang berlaku, termasuk survei pasar dan konsultasi dalam penetapan harga barang.
Dalam program tersebut, setiap siswa Sekolah Rakyat mendapatkan empat pasang sepatu, yakni sepatu harian, sepatu olahraga, sepatu Pakaian Dinas Harian (PDH), serta sepatu Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
Berdasarkan data realisasi, harga sepatu PDL siswa memiliki pagu Rp700 ribu dengan realisasi lelang sebesar Rp640 ribu. Sementara itu, sepatu harian untuk jenjang SMP dan SMA terealisasi Rp300 ribu dari pagu Rp500 ribu, dan untuk jenjang SD sebesar Rp250 ribu.
Pemerintah berharap, dengan adanya masukan dari KPK, tata kelola pengadaan dalam program Sekolah Rakyat dapat semakin akuntabel dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.*
(mt/dh)