JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa program Tiga Juta Rumah merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.
Program ini ditujukan untuk memperluas akses hunian layak bagi rakyat kecil melalui berbagai skema kemudahan pembiayaan dan penyederhanaan perizinan.
"Untuk melakukan percepatan agar masyarakat siap memiliki rumah atau rumah yang layak, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah banyak membuat berbagai terobosan, di antaranya membuat harga rumah ini lebih murah," kata Tito dalam keterangan pers, Rabu, 6 Mei 2026.
Baca Juga: Dari Lompat Batu hingga Megalitikum, Nias Selatan Perjuangkan Desa Adat Bawomataluo Jadi Warisan Dunia UNESCO Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam acara Kolaborasi Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang digelar Kementerian PKP di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa, 5 Mei 2026.
Kegiatan ini turut melibatkan Kemendagri, Badan Pusat Statistik (BPS), PT Permodalan Nasional Madani (PNM), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), serta pemerintah daerah.
Tito menjelaskan, percepatan program perumahan rakyat juga didorong melalui kerja sama lintas sektor, termasuk perbankan, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk menekan harga rumah.
"Tujuannya supaya harganya murah. Setelah itu, kredit yang diberikan perbankan juga murah sehingga developer akan berlomba-lomba membangun rumah," ujar Tito.
Ia menambahkan, pemerintah daerah diminta memperkuat dukungan melalui regulasi, termasuk penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta mempercepat layanan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terintegrasi dalam satu atap.
"Saya meminta semua daerah membangun MPP. Jadi satu gedung, semua perizinan ada di dalamnya," kata Tito.
Tito juga mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperluas pembangunan MPP di seluruh wilayah serta mengintensifkan sosialisasi program perumahan agar manfaatnya lebih luas dirasakan masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud, dan sejumlah pejabat terkait.*