JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan komprehensif dari Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) dalam bentuk 10 buku rekomendasi kebijakan reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Pertemuan tersebut berlangsung lebih dari tiga jam dan membahas arah reformasi institusi kepolisian hingga target penyelesaian tahun 2029.
Ketua KPRP Jimly Asshiddiqie menyampaikan, seluruh hasil kerja komisi telah dirangkum dalam 10 buku laporan yang berisi analisis, evaluasi, serta alternatif kebijakan reformasi Polri secara menyeluruh.
"Kami laporkan tadi sebanyak 10 buku yang menyangkut keseluruhan policy reform dan policy alternative untuk dijalankan oleh pemerintah maupun Polri secara internal," ujar Jimly usai pertemuan.
Baca Juga: Cek Gudang Bulog Medan, DPR RI Pastikan Stok Beras Sumut Aman hingga 5 Bulan Jimly menjelaskan, penyusunan laporan tersebut dilakukan melalui rangkaian penyerapan aspirasi dari berbagai pihak, termasuk lembaga negara, organisasi masyarakat, internal kepolisian, hingga kunjungan lapangan ke sejumlah daerah.
Menurutnya, rekomendasi yang diserahkan mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari reformasi internal Polri, penguatan pengawasan, hingga usulan revisi regulasi dan penyusunan aturan turunan untuk memperkuat implementasi reformasi.
Dalam pertemuan itu, Prabowo juga memberikan sejumlah arahan penting. Salah satunya terkait wacana pembentukan kementerian baru di bidang keamanan yang diputuskan tidak perlu dilanjutkan.
"Setelah didiskusikan plus-minusnya, Presiden menyetujui tidak ada pembentukan kementerian baru," kata Jimly.
Selain itu, Prabowo juga menetapkan bahwa mekanisme pengangkatan Kapolri tetap mengikuti sistem yang berlaku saat ini, yakni diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
Komisi juga melaporkan rencana penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar lebih independen dan memiliki kewenangan yang mengikat dalam fungsi pengawasan.
Pemerintah menegaskan bahwa agenda reformasi Polri akan menjadi program strategis jangka menengah yang terukur, dengan target implementasi hingga 2029.*
(in/dh)