JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia (Perpukadesi) untuk tidak terlibat dalam politik praktis dalam menjalankan peran organisasinya.
Tito menegaskan, sikap netral menjadi hal penting agar organisasi tersebut tetap dihormati oleh berbagai pihak tanpa terjebak dalam kepentingan politik tertentu.
"Dengan menjaga pada posisi netral, tidak berpolitik praktis, itu akan dihormati," kata Tito dalam Deklarasi dan Pengukuhan Dewan Perpukadesi Periode 2026–2031 di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Baca Juga: Jembatan Gantung Lubuk Sidup Kembali Berfungsi, Pulihkan Akses dan Ekonomi Warga Aceh Tamiang Ia menyebut komitmen tersebut sejalan dengan deklarasi Perpukadesi yang menegaskan posisi organisasi untuk fokus pada isu publik dan kebijakan negara, serta menjaga jarak yang sama dengan seluruh kekuatan politik.
Selain itu, Tito juga mengingatkan agar Perpukadesi tidak mengintervensi kewenangan pemerintah pusat maupun daerah, terutama dengan pendekatan yang bersifat menggurui.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tetap terbuka terhadap kritik selama disampaikan secara konstruktif dan membangun.
"Kalau ada kebutuhan kritik, pasti semua akan terbuka. Sepanjang kritiknya membangun, pasti akan dihormati," ujarnya.
Tito juga mengingatkan agar organisasi tidak disusupi kepentingan pribadi, termasuk penggunaan nama Perpukadesi untuk kepentingan tertentu yang dapat merusak marwah organisasi.
Ia berharap Perpukadesi tetap menjaga integritas dan dapat berkontribusi dalam berbagai isu strategis daerah, seperti Pilkada, kebijakan fiskal daerah, hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, pengalaman para purnabakti kepala daerah menjadi modal penting dalam memberikan masukan bagi pemerintah.*
(an/dh)