JAKARTA – Pemerintah melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi penyintas bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Hingga awal Mei 2026, progres pembangunan huntara tercatat telah mencapai 92 persen dari total target nasional.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan dari total kebutuhan 1.024 unit huntara di Sumut, seluruhnya telah selesai dibangun. Sementara di Sumbar, 830 unit huntara yang direncanakan juga sudah rampung 100 persen.
"Di Sumut seluruh kebutuhan huntara sudah selesai dibangun. Di Sumbar juga telah tuntas sesuai rencana," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2026).
Baca Juga: Rencana Pelibatan TNI di Program LPDP Disorot DPR, Diminta Tidak Ganggu Arah Pendidikan Sipil Untuk wilayah Aceh, sebagai daerah dengan dampak terbesar, pembangunan huntara juga menunjukkan progres signifikan. Dari total rencana 18.380 unit, sebanyak 16.785 unit atau sekitar 91 persen telah selesai dibangun.
Secara keseluruhan, pembangunan huntara di tiga provinsi telah mencapai 18.639 unit dari total rencana 20.234 unit.
Tito menjelaskan, pembangunan huntara merupakan hasil kerja sama lintas sektor yang melibatkan BNPB, Kementerian PUPR/PKP, pemerintah daerah, TNI-Polri, serta berbagai organisasi kemanusiaan.
Seiring dengan hampir rampungnya pembangunan huntara, pemerintah kini mulai mengakselerasi pembangunan hunian tetap (huntap) sebagai tahap lanjutan pemulihan pascabencana.
Hingga 4 Mei 2026, pembangunan huntap di tiga provinsi baru mencapai 4,2 persen atau 1.661 unit dalam proses pembangunan dan 248 unit telah selesai dari total rencana 39.501 unit.
Di Aceh, dari total rencana 29.076 unit huntap, sebanyak 820 unit masih dalam proses pembangunan dan 104 unit telah selesai. Di Sumut, dari 7.601 unit, sebanyak 407 unit dibangun dan 120 unit selesai. Sementara di Sumbar, dari 2.824 unit, sebanyak 434 unit sedang dibangun dan 24 unit telah rampung.
Tito menegaskan percepatan pembangunan huntap menjadi prioritas utama pemerintah setelah kebutuhan huntara terpenuhi.
"Sekarang kita genjot huntap. Semua data kebutuhan akan kita serahkan untuk dihitung anggaran dan diajukan ke Kementerian Keuangan," katanya.
Selain pembangunan hunian, pemerintah juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada penyintas bencana. Hingga 4 Mei 2026, sebanyak 19.228 penerima di tiga provinsi telah menerima bantuan tersebut dengan realisasi 100 persen.