JAKARTA – Istana melalui Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman merespons rentetan kecelakaan kereta api yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah mendorong evaluasi menyeluruh terhadap perlintasan sebidang guna meningkatkan keselamatan transportasi publik.
Sebelumnya, kecelakaan maut melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan mobil Toyota Avanza terjadi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Jumat (1/5/2026) dini hari. Insiden tersebut mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka.
Peristiwa ini terjadi hanya berselang beberapa hari setelah kecelakaan antara KA Argo Bromo dan Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026), yang menyebabkan 16 orang meninggal dunia.
Baca Juga: Kronologi Kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek Tabrak Avanza di Grobogan yang Tewaskan Empat Penumpang Dudung menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan keluarga yang ditinggalkan.
"Saya menyatakan duka mendalam kepada keluarga korban. Semoga seluruh korban mendapat tempat terbaik," ujar Dudung dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2026).
Menurutnya, kecelakaan beruntun tersebut menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk membenahi sistem transportasi, khususnya sektor perkeretaapian, mulai dari armada, infrastruktur hingga pelayanan publik.
Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap perlintasan sebidang yang dinilai rawan kecelakaan. Hal ini juga sejalan dengan arahan Prabowo Subianto agar dilakukan peninjauan menyeluruh terhadap titik-titik perlintasan kereta di Indonesia.
"Saat ini waktu yang tepat untuk mereview dan mengevaluasi perlintasan kereta sebidang. Di Indonesia terdapat sekitar 1.800 titik perlintasan yang perlu mendapat perhatian serius," jelasnya.
Untuk wilayah dengan tingkat kepadatan tinggi, seperti di kota besar, Dudung menyarankan pembangunan infrastruktur pendukung seperti flyover guna meminimalisir potensi kecelakaan.
Selain itu, ia juga meminta PT Kereta Api Indonesia untuk memastikan sistem peringatan dini (early warning system) berjalan optimal, termasuk respons mekanik otomatis dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat.
"Pastikan sistem berjalan baik dan tersedia penjaga di setiap perlintasan sebidang," tegasnya.
Pemerintah menegaskan bahwa aspek keselamatan publik menjadi prioritas utama dalam pengelolaan transportasi nasional, seiring upaya peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat.*