JAKARTA — Pergeseran dinamika geopolitik global dinilai semakin memperlihatkan menguatnya pendekatan realisme dalam hubungan internasional, terutama di tengah meningkatnya konflik antarnegara besar.
Kondisi ini turut menghidupkan kembali perdebatan mengenai pengelolaan jalur pelayaran strategis dunia, termasuk Selat Malaka.
Praktisi dan peneliti kebijakan maritim, Dedi Gunawan Widyatmoko, mengatakan dalam teori hubungan internasional terdapat dua arus utama, yakni idealisme dan realisme.
Baca Juga: RDP DPRD Batu Bara Soroti Dampak Parit PTPN IV Tanah Itam Ulu, Warga Keluhkan Erosi dan Penyempitan Lahan Idealisme menekankan kerja sama antarnegara untuk perdamaian global, sementara realisme menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama.
"Dalam perspektif realisme, konflik kepentingan antarnegara adalah hal yang tidak terhindarkan," kata Dedi, Kamis, 30 April 2026.
Ia menjelaskan, berbagai instrumen hukum internasional seperti Piagam PBB dan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 merupakan wujud pendekatan idealisme dalam mengatur tata kelola global, termasuk pelayaran internasional.
Namun, menurut dia, dalam praktiknya pendekatan realisme semakin dominan dalam beberapa dekade terakhir.
Hal itu terlihat dari kebijakan luar negeri sejumlah negara besar yang lebih menekankan kepentingan nasional.
Dedi mencontohkan ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang turut berdampak pada jalur pelayaran internasional seperti Selat Hormuz.
Dalam konteks tersebut, ia menilai tindakan pembatasan atau penutupan sepihak di selat internasional berpotensi bertentangan dengan ketentuan UNCLOS 1982 yang menjamin hak lintas transit bagi kapal-kapal internasional.
"Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional tidak boleh dibatasi secara sepihak," ujarnya.
Di sisi lain, wacana pemanfaatan ekonomi dari Selat Malaka kembali mengemuka. Jalur ini merupakan salah satu rute pelayaran tersibuk di dunia dengan sekitar 29 persen perdagangan minyak global melintasinya.