JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), bertemu puluhan pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Islam pada Selasa (28/4/2026) malam. Pertemuan tersebut digelar untuk membahas serta memberikan dukungan terkait kasus dugaan penistaan agama yang menyeret nama JK.
Tokoh Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyebut sedikitnya 40 tokoh dan pimpinan ormas Islam hadir dalam pertemuan tersebut. Ia menjelaskan, pertemuan digelar sebagai bentuk keprihatinan sejumlah tokoh atas dinamika yang berkembang di publik.
"Didasari oleh rasa tak enak di kalangan tokoh-tokoh Islam bahwa terakhir ini yang banyak membela Bapak Jusuf Kalla adalah para tokoh-tokoh Kristiani, baik PGI maupun KWI," kata Din, Rabu (29/4/2026).
Baca Juga: Ferdinand Hutahaean Sebut Laporan terhadap Jusuf Kalla ke Polisi Ditunggangi Kepentingan Politik, Singgung Arah Elektoral Menurut Din, para pimpinan ormas Islam kemudian merasa perlu melakukan silaturahmi untuk membahas situasi yang berkembang terkait JK.
"Maka pimpinan ormas-ormas Islam merasa tergerak untuk bersilaturahim membicarakan apa yang terjadi terakhir ini, khususnya atas Bapak Jusuf Kalla," ujarnya.
Din menilai kasus yang menimpa JK masih berada dalam ranah kontroversi dan telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
"Pengaduan sekelompok warga masyarakat ke polisi yang menuduh Bapak Jusuf Kalla melakukan penistaan agama dari ceramah beliau pada bulan suci Ramadan di Masjid Kampus UGM ini telah menimbulkan kontroversi, hiruk-pikuk," katanya.
Lebih lanjut, Din menegaskan JK dikenal sebagai tokoh perdamaian yang tidak hanya dihormati di Indonesia, tetapi juga di tingkat internasional.
"Tentu bangsa Indonesia dan umat Islam tidak terpengaruh, karena mereka mengetahui pasti Bapak Jusuf Kalla adalah tokoh perdamaian tidak hanya di Indonesia, juga di dunia," ucapnya.
Ia juga menyinggung peran JK dalam sejumlah proses perdamaian konflik di Indonesia.
"Beliaulah yang mengambil prakarsa mendamaikan kasus Poso dan kasus Ambon di awal reformasi Indonesia," tambahnya.
Din menilai tuduhan terhadap JK merupakan bentuk fitnah yang tidak dapat dibenarkan dan harus diselesaikan melalui jalur hukum.