JAYAPURA, April 2026 – Suasana di sejumlah wilayah di Papua dalam beberapa hari terakhir diwarnai gelombang aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat luas. Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di berbagai titik, khususnya di kawasan Jayapura dan sekitarnya, dengan mengusung berbagai tuntutan terkait kondisi keamanan serta dinamika sosial di wilayah tersebut, 29/4/2026. Para demonstran menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap situasi yang dinilai semakin tidak kondusif. Salah satu poin utama yang diangkat adalah penolakan terhadap keberadaan aparat keamanan non-organik di wilayah sipil. Kehadiran tersebut dinilai berpotensi memicu ketegangan dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Selain isu keamanan, massa juga mendesak pemerintah untuk segera mengusut tuntas berbagai dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang disebut-sebut masih terjadi dan melibatkan warga sipil. Mereka menuntut langkah konkret, termasuk pembentukan tim investigasi independen untuk memastikan keadilan bagi korban. Di sisi lain, aparat keamanan telah melakukan pengamanan untuk menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya aksi. Sebagian besar demonstrasi berlangsung secara damai, namun terdapat beberapa insiden yang berujung pada penertiban karena dinilai telah melanggar aturan dan mengganggu aktivitas umum. Meskipun demikian, ruang dialog tetap diberikan agar aspirasi dapat didengar oleh pihak terkait. Sampai saat ini, situasi di Papua masih diwarnai konflik bersenjata yang berlangsung lama antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata. Kondisi ini menimbulkan dampak luas, mulai dari jatuhnya korban jiwa hingga terpaksa mengungsinya warga di sejumlah daerah. Analisis Situasi Pengamat menilai bahwa gelombang demonstrasi ini tidak lepas dari akar persoalan yang telah lama tertumpuk. Selain masalah keamanan, faktor ketimpangan pembangunan, rasa ketidakadilan, serta dinamika sosial-politik menjadi latar belakang utama memuncaknya aksi-aksi tersebut. Meningkatnya intensitas demonstrasi juga didorong oleh kuatnya solidaritas antarwarga serta pesatnya penyebaran informasi melalui media sosial, yang membuat isu-isu lokal cepat menjadi perhatian nasional. Berbagai pihak pun mendorong agar seluruh elemen, baik pemerintah, aparat keamanan, maupun masyarakat, dapat mengedepankan pendekatan dialogis dan bijaksana. Upaya ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas keamanan serta memastikan perlindungan maksimal terhadap warga sipil.*
(dh)