JAKARTA - Pemerintah mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT), khususnya panas bumi atau geothermal, melalui skema pembiayaan di tengah ketidakpastian global.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan pemerintah tidak menyiapkan insentif fiskal langsung seperti tax holiday maupun relaksasi bea masuk dan bea keluar.
"Kalau fiskal langsung enggak ada, tapi kita pakai pembiayaan," kata Purbaya dalam keterangannya, dikutip Sabtu (25/4/2026).
Baca Juga: Isu Degradasi Reformasi Menguat, Saharuddin Berpeluang Terpilih Aklamasi di Kongres V GERBRAK Pemerintah akan mengandalkan skema pembiayaan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk mendukung investasi, termasuk di sektor panas bumi.
Menurut Purbaya, langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Ia menyebut krisis global menjadi peringatan penting bagi Indonesia untuk mengoptimalkan sumber energi domestik.
"Yang jelas gini, krisis global ini memberi peringatan bagi kita, bahwa kita harus ada energi. Kita yang kaya di sini selain minyak yang ada, kita punya yang belum dioptimalkan adalah panas bumi," ujarnya.
Potensi panas bumi di Indonesia dinilai masih besar dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Optimalisasi sumber energi ini diharapkan mampu meningkatkan pasokan listrik industri sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
"Kita akan coba perluas di sana untuk menyuplai listrik lebih besar untuk perindustrian dan lain-lain. Sehingga nanti kalau ada masalah seperti ini lagi, ketika ekonomi global atau harga minyak global naik, kita lebih tahan lagi," tambahnya.
Pemerintah juga melihat peluang ekspansi bagi Geo Dipa Energi sebagai salah satu pengembang panas bumi nasional.
"Jadi Geo Dipa mungkin coba kita lihat seperti apa, bisa memperluas eksplorasinya," kata Purbaya.*
(k/dh)