JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti masih maraknya penyebaran informasi tidak benar atau hoaks di ruang digital terkait pelaksanaan Program MBG di sejumlah daerah.
Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik jika tidak diantisipasi secara sistematis.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan pihaknya menemukan adanya informasi yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Baca Juga: 112 Pendaftar Berebut Kursi Komisi Informasi Sumut 2026–2030, Seleksi Diperketat "Kami melihat masih adanya informasi yang tidak sesuai fakta di lapangan," ujar Hidayati dalam kunjungan dinas ke Dinas Komunikasi dan Informatika, Jumat, 24 April 2026.
Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan informasi program tersampaikan secara akurat kepada masyarakat.
"Karena itu penguatan diseminasi informasi menjadi sangat penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
Menurut Hidayati, BGN selama ini telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam memperkuat literasi publik.
Selain itu, kolaborasi juga dilakukan dalam pendampingan hukum apabila muncul permasalahan dalam implementasi program di lapangan.
"Kami tidak hanya fokus pada pelaksanaan program, tetapi juga memastikan ekosistem informasinya sehat dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat," ujarnya.
BGN juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan satuan tugas di daerah, termasuk Satgas MBG di Sulawesi Utara yang masih dalam tahap penguatan implementasi.
Hidayati menambahkan, pihaknya bersama Kementerian Dalam Negeri terus mendorong percepatan kinerja satgas di daerah.
"Harapan kami, seluruh daerah dapat menjadi mitra aktif dalam mendukung sosialisasi Program MBG. Dengan komunikasi yang kuat dan satu pintu informasi, kita bisa meminimalkan disinformasi di masyarakat," ucapnya.*