MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menekankan pentingnya regulasi yang tegas dalam penanganan pengungsi luar negeri guna mencegah dampak sosial, ekonomi, hingga potensi gangguan keamanan di tengah masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumut, Parlindungan, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kamis (23/4/2026). Pertemuan itu membahas penguatan kolaborasi penanganan pengungsi serta peningkatan layanan keimigrasian di wilayah Sumut.
Bobby menegaskan, penanganan pengungsi harus dilakukan secara terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk melibatkan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM.
Baca Juga: Target Ambisius 2027, Mualem Ingin Kemiskinan Turun dan Infrastruktur Diperkuat "Kita ingin memastikan penanganan pengungsi ini benar-benar terintegrasi. Jangan sampai masyarakat kecil terdampak, baik secara ekonomi maupun keamanan," ujar Bobby.
Ia juga menyoroti pentingnya pengendalian mobilitas pengungsi agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Menurutnya, aturan dari pemerintah pusat harus disesuaikan dengan kondisi daerah.
Selain isu pengungsi, Bobby menyatakan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap pengembangan sarana dan prasarana layanan imigrasi. Ia menyambut baik rencana pembangunan fasilitas layanan terpadu agar pelayanan kepada masyarakat dan warga negara asing menjadi lebih efektif.
"Kami sangat mendukung penyediaan gedung layanan terpadu agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan keimigrasian," katanya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Imigrasi Sumut, Parlindungan, mengapresiasi dukungan Pemprov Sumut. Ia menyebut pihaknya terus memantau pergerakan pengungsi yang jumlahnya cukup signifikan di wilayah tersebut.
"Kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait rencana kunjungan menteri untuk meninjau program strategis keimigrasian di Sumatera Utara," ujarnya.
Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas keamanan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sumatera Utara.*
(dh)