JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh agama serta pelaku sejarah perundingan damai Malino I untuk Poso dan Malino II untuk Maluku di Jakarta Selatan, Selasa, 21 April 2026.
Pertemuan yang berlangsung di JS Luwansa Hotel and Convention Center itu dihadiri perwakilan Kementerian Agama, termasuk Sekretaris Jenderal Kamaruddin Amin, Dirjen Bimas Kristen Jeane Marie Tulung, serta Dirjen Bimas Buddha Supriyadi.
Hadir pula tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh lintas agama dari Poso dan Maluku.
Baca Juga: Ade Armando dan Abu Janda Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Diduga Sebar Provokasi Video Ceramah Jusuf Kalla Dari kelompok Poso, hadir antara lain Pdt. Rudolf Metusala, Pdt. Rinaldi Damanik, Pdt. Jetroson Rense, Pdt. Dajaramo Tasiabe, serta sejumlah tokoh Muslim seperti Ustaz Sugianto Kaimuddin, Ustaz Muh. Amin, Ustaz Samsul Lawenga, dan Ustaz Mualim Fauzil.
Sementara dari Maluku, hadir Pdt. Prof. John Ruhulessin, Prof. Hasbullah Toisutta, dan Ustaz Hadi Basalamah yang merupakan bagian dari delegasi perundingan Malino II.
Dalam pertemuan itu, JK memberikan penjelasan terkait ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 5 Maret 2026 yang sebelumnya memicu polemik dan berujung laporan ke kepolisian oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).
JK menegaskan bahwa ceramah tersebut disampaikan dalam konteks akademik atas permintaan pihak kampus untuk membahas proses panjang perdamaian konflik di Indonesia.
"Apa yang saya sampaikan itu sebenarnya hanya pendahuluan. Ceramah saya di UGM itu atas permintaan untuk bicara tentang jalan panjang menuju perdamaian," kata JK.
Ia juga memaparkan bahwa konflik di sejumlah wilayah, termasuk Poso dan Maluku, tidak terlepas dari faktor salah persepsi dalam memahami ajaran agama pada situasi konflik bersenjata.
Menurut JK, dalam beberapa konflik, pihak-pihak yang bertikai sama-sama meyakini tindakan mereka memiliki legitimasi keagamaan, termasuk konsep "syahid".
"Ada konflik karena agama. Kedua pihak, baik Islam maupun Kristen, pernah berada dalam situasi di mana mereka merasa tindakan itu dibenarkan secara keyakinan," ujarnya.
Pernyataan JK sebelumnya dalam ceramah tersebut menuai kontroversi karena menyinggung narasi konflik berbasis agama di Poso dan Ambon, yang kemudian viral di media sosial.*