JAKARTA — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Eddy Soeparno, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut dia, evaluasi diperlukan agar program tersebut lebih tepat sasaran, terutama bagi anak-anak yang benar-benar membutuhkan.
Eddy menilai keputusan tersebut sejalan dengan prinsip pemerintahan yang menempatkan kelompok rentan sebagai prioritas, terlebih di tengah keterbatasan ruang fiskal negara.
Baca Juga: UMKM Wajib Tahu! Ini Estimasi Angsuran KUR BCA Rp100 Juta Tahun 2026, Tenor hingga 5 Tahun "Sejak awal pemerintahan beliau, Presiden selalu bekerja berdasarkan prinsip no one is left behind, khususnya bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi," ujar Eddy di Jakarta, Sabtu, 18 April 2026.
Ia menyebut evaluasi program MBG juga mencerminkan keberpihakan negara terhadap keadilan sosial, dengan mendahulukan wilayah dan kelompok yang memiliki tingkat kerentanan gizi dan kemiskinan lebih tinggi.
Menurut Eddy, pendekatan berbasis kebutuhan menjadi penting untuk memastikan efektivitas program dalam menekan angka stunting serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
"Keputusan ini mencerminkan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi riil di lapangan," katanya.
Eddy juga menekankan pentingnya akurasi data penerima manfaat agar bantuan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.
Ia meminta pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja secara profesional dan tidak menyalahgunakan program.
"Jangan sekali-sekali mengambil jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan. Ini menyangkut hak anak-anak kita," ujarnya.
Sebelumnya, kebijakan evaluasi program MBG disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang.
Presiden Prabowo Subianto disebut ingin agar program tersebut difokuskan pada anak dari keluarga kurang mampu.