JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Ia menilai regulasi kepemiluan perlu diperbarui secara berkala agar sesuai dengan dinamika politik dan perkembangan zaman.
Hasto menyampaikan hal tersebut usai menghadiri peringatan ke-71 Konferensi Asia Afrika di Sekolah Partai DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu, 18 April 2026.
Baca Juga: Hasto Kristiyanto: Banyak Kritik di Era Jokowi, dan Ternyata Terbukti Benar "Pemilu mencakup hajat hidup orang banyak yang dimanifestasikan dalam suara rakyat yang secara merdeka dan berdaulat menyampaikan pilihannya," kata Hasto kepada wartawan.
Ia menekankan pemilu merupakan agenda lima tahunan yang membutuhkan persiapan matang, termasuk dari sisi regulasi.
Karena itu, menurut dia, pembahasan RUU Pemilu tidak boleh berlarut-larut di parlemen.
PDI-P, kata Hasto, mendorong adanya kerja sama lintas fraksi di DPR agar proses legislasi berjalan lebih efektif.
"PDI Perjuangan mendorong kerja sama dengan fraksi-fraksi agar segera dilakukan pembahasan Undang-Undang Pemilu," ujarnya.
Hasto juga menyebut partainya telah melakukan sejumlah kajian internal melalui forum diskusi dan workshop.
Pembahasan itu mencakup isu-isu strategis dalam sistem pemilu, termasuk ambang batas parlemen hingga penguatan independensi penyelenggara pemilu.
"PDI Perjuangan telah mempersiapkan dengan mengadakan berkali-kali workshop untuk membahas isu-isu strategis terkait sistem pemilu, ambang batas minimal, dan juga independensi penyelenggara pemilu," kata dia.
Ia menilai percepatan pembahasan RUU Pemilu penting karena tahapan pemilu membutuhkan waktu panjang dan harus dirancang secara terukur sejak awal.*