JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerukan perlunya reformasi menyeluruh terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk penghapusan hak veto dan wacana pemindahan markas besar lembaga tersebut ke negara yang dianggap netral.
Ia menilai struktur PBB saat ini sudah tidak lagi relevan dengan dinamika global.
Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam pidato kunci peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Sabtu, 18 April 2026.
Baca Juga: Hasto Kristiyanto: Kita Kritik Pemerintah, Karena Cinta dan Sayang Tanah Air Dalam pidatonya, Presiden ke-5 RI itu mengaitkan gagasan reformasi PBB dengan pemikiran Presiden pertama RI Soekarno yang pada 1960 melalui pidato "To Build The World a New" telah menyerukan perlunya pembaruan tata kelola dunia dan kesetaraan antarbangsa.
"Kesetaraan antarbangsa menjadi agenda terbesar Bung Karno," ujar Megawati.
Ia menilai, struktur Dewan Keamanan PBB saat ini masih mencerminkan konfigurasi politik pasca-Perang Dunia II yang memberikan hak istimewa kepada negara-negara pemenang perang.
Kondisi tersebut, menurut dia, membuat sistem internasional berjalan tidak seimbang.
Megawati juga kembali mengangkat gagasan penghapusan hak veto yang dimiliki anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Ia menyebut hak tersebut sebagai salah satu bentuk ketimpangan dalam sistem global yang perlu ditinjau ulang.
"Bung Karno mengusulkan penghapusan hak veto yang dimiliki negara pemenang Perang Dunia II," kata Megawati.
Selain itu, ia mendorong adanya perubahan Piagam PBB yang lebih mencerminkan nilai-nilai universal, termasuk memasukkan prinsip Pancasila sebagai salah satu dasar dalam tata kelola global.
Megawati juga menilai perlunya reformasi kelembagaan PBB, termasuk wacana pemindahan markas besar organisasi tersebut ke lokasi yang lebih netral untuk menjaga independensi lembaga internasional itu dari pengaruh kekuatan besar dunia.