JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan kebijakan transportasi umum gratis sebagai langkah cepat untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan krisis energi global.
Kebijakan ini dinilai dapat mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.
Ketua Umum MTI Haris Muhammadun mengatakan krisis energi global harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan perubahan mendasar pada sistem transportasi nasional, bukan sekadar respons jangka pendek.
Baca Juga: Seskab Teddy: Prabowo Bawa “Oleh-oleh” Kesepakatan Strategis dari Rusia dan Prancis "Kita perlu kebijakan misalnya digratiskan angkutan umum selama sebulan," kata Haris dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 15 April 2026.
Menurut MTI, kebijakan pembatasan mobilitas seperti yang telah diterapkan pemerintah melalui skema kerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap Jumat belum cukup efektif dalam menekan konsumsi BBM secara berkelanjutan.
Haris menilai, kebijakan WFH justru berpotensi memunculkan dampak samping, seperti meningkatnya perjalanan non-produktif, termasuk wisata atau perjalanan ke luar kota, yang tetap menggunakan BBM.
"Potensi efek sampingnya antara lain pergeseran perjalanan ke aktivitas non-produktif yang tetap mengonsumsi BBM, penurunan produktivitas ekonomi di sektor tertentu, serta ketidakefektifan bila tanpa dukungan transportasi publik," ujarnya.
MTI juga meminta pemerintah mengevaluasi efektivitas kebijakan WFH dalam konteks penghematan energi, termasuk dampaknya terhadap pola mobilitas masyarakat.
Dalam jangka panjang, MTI mendorong transformasi sistem transportasi nasional berbasis angkutan umum yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Usulan tersebut mencakup perluasan layanan transportasi publik di kota menengah dan wilayah perdesaan, serta reorientasi subsidi energi dari BBM ke sektor transportasi umum.
Selain itu, MTI juga menekankan pentingnya integrasi sistem transportasi dengan sektor logistik nasional serta percepatan penggunaan kendaraan rendah emisi.
"Krisis energi tidak boleh hanya dijawab dengan membatasi mobilitas. Warga harus tetap bisa mengakses sekolah, layanan kesehatan, dan pekerjaan," kata Haris.