JAKARTA – Program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu unggulan Presiden Prabowo Subianto terus berjalan dengan berbagai capaian dan dukungan kebijakan.
Pemerintah memastikan program tersebut difokuskan untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengatakan, pemerintah memanfaatkan aset negara serta lahan yang belum optimal guna mendukung percepatan penyediaan perumahan.
Baca Juga: Prabowo Tiba di Indonesia Usai Kunker ke Rusia dan Prancis, Disambut Gibran di Halim "Presiden melalui kementerian terkait berencana memanfaatkan aset negara untuk kepentingan rakyat, khususnya penyediaan hunian layak dan terjangkau," ujar Qodari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Ia menjelaskan, program ini tidak hanya berdampak pada penyediaan hunian, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Skema pembiayaan yang ditawarkan dinilai meringankan masyarakat, seperti uang muka (DP) mulai 1 persen dan bunga tetap 5 persen.
Pemerintah juga menggulirkan berbagai insentif untuk mempercepat realisasi program, di antaranya pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga percepatan proses perizinan.
Selain itu, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen diberikan untuk pembelian rumah pada 2026–2027. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat terhadap hunian.
Di sektor pembiayaan, Bank Indonesia turut mendukung melalui pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang mendorong penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Pemerintah juga menyiapkan Kredit Program Perumahan (KPP) dengan nilai mencapai Rp 130 triliun untuk memperkuat sisi suplai dan permintaan.
Hingga saat ini, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tercatat mencapai ratusan ribu unit, dengan target ditingkatkan menjadi 350 ribu unit pada 2026. Sementara itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga mengalami peningkatan signifikan hingga ratusan ribu unit.
Tak hanya itu, pemerintah turut menggandeng sektor swasta dalam renovasi rumah tidak layak huni serta pembangunan hunian vertikal di sejumlah wilayah, termasuk proyek rumah susun subsidi yang memiliki potensi ratusan ribu unit.
Dalam proyeksi ke depan, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 790 ribu unit rumah melalui berbagai skema pembiayaan dengan total dukungan anggaran mencapai Rp 58 triliun.
Program ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk menekan backlog perumahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan perkotaan.*