JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) mulai melakukan penjangkauan atau rekrutmen siswa Sekolah Rakyat (SR) untuk tahun ajaran 2026/2027 dengan skema jemput bola. Langkah ini dilakukan untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dapat mengakses pendidikan secara layak.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan proses rekrutmen dilakukan secara aktif dengan mendatangi langsung calon siswa dan keluarganya, tanpa membuka pendaftaran secara umum.
"Kita sekarang sedang bersiap melakukan penjangkauan siswa Sekolah Rakyat. Tidak ada pembukaan pendaftaran, semua dijangkau secara aktif," ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).
Baca Juga: Bupati Labuhanbatu Selatan Tinjau SDN 26 Nagodang, Janjikan Rehabilitasi dan Pembangunan Fasilitas Sekolah Ia menjelaskan, pendekatan jemput bola ini menjadi perubahan dalam pola rekrutmen siswa. Melalui metode tersebut, negara hadir langsung menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan.
Proses penjangkauan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pendamping Kemensos, Dinas Sosial, unsur pendidikan, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Petugas akan turun ke lapangan untuk memverifikasi kondisi keluarga, memastikan persetujuan orang tua, serta menilai kesesuaian calon siswa dengan kriteria yang ditetapkan.
Menurut Gus Ipul, pendekatan ini diharapkan mampu menjawab berbagai kendala yang selama ini dihadapi masyarakat, mulai dari keterbatasan ekonomi hingga minimnya akses informasi pendidikan.
Ia menambahkan, penentuan sasaran tetap mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya bagi keluarga pada kelompok desil 1 dan 2 atau kategori paling tidak mampu.
"Mereka yang menjadi sasaran adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, baik yang belum sekolah, putus sekolah, maupun yang berpotensi putus sekolah," jelasnya.
Gus Ipul juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar menjalankan proses penjangkauan sesuai aturan serta menjaga integritas.
"Sesuai arahan Presiden, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada suap menyuap, dan tidak boleh ada praktik KKN," tegasnya.
Kemensos turut mengajak masyarakat untuk mengawal proses rekrutmen agar berjalan transparan dan tepat sasaran. Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan.*
(d/dh)