JAKARTA - Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth di Pentagon, Washington DC. Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama militer hingga isu overflight.
Pertemuan yang berlangsung pada Senin (13/4/2026) tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya di sektor pertahanan.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Rico Ricardo Sirait, menyebut kedua negara sepakat meningkatkan kerja sama menjadi Major Defence Cooperation Partnership (MDCP).
Baca Juga: RI-AS Sepakati Kerja Sama Pertahanan Baru, Sjafrie dan Hegseth Fokus Teknologi Masa Depan "Kesepakatan ini menjadi kerangka strategis untuk memperluas kolaborasi di berbagai bidang, termasuk pengembangan kapasitas pertahanan dan teknologi militer," ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Selain itu, kedua negara juga mendorong penguatan hubungan antarpersonel militer guna meningkatkan profesionalisme angkatan bersenjata.
Program International Military Education and Training (IMET) turut menjadi fokus dalam pembahasan. Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan militer, termasuk untuk pasukan khusus.
Tak hanya itu, kerja sama kemanusiaan melalui Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA) juga dibahas. Kerja sama ini mencakup penelitian hingga pemulihan dan identifikasi sisa-sisa personel militer AS dari era Perang Dunia II yang berada di wilayah Indonesia.
Di sisi lain, pertemuan tersebut turut menyinggung isu overflight clearance yang diusulkan pihak AS. Namun, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa usulan tersebut masih dalam tahap kajian internal dan belum bersifat mengikat.
Menurut Rico, setiap bentuk kerja sama akan dipertimbangkan secara hati-hati dengan mengedepankan kepentingan nasional, kedaulatan negara, serta prinsip politik luar negeri bebas aktif.
"Kami memastikan seluruh kerja sama pertahanan tetap berada dalam kerangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegasnya.
Pemerintah juga menegaskan bahwa kerja sama dengan AS merupakan bagian dari diplomasi pertahanan yang dilakukan secara seimbang dan konstruktif.*
(k/dh)