JAKARTA - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai digitalisasi dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dapat menjadi solusi untuk mencegah penyelewengan.
Namun, ia menekankan kunci utamanya terletak pada konsistensi dalam penerapan sistem tersebut.
"Yang penting itu kan kekonsistenan. Barcodenya apakah berfungsi? Berfungsi. Tetapi ketika sistem dijalankan, orang berpikir bagaimana untuk mengakali sistem tersebut," kata Bambang dalam keterangannya, Sabtu (11/4/2026).
Baca Juga: Satgas PKH Setor Rp11,42 Triliun ke Negara, DPD Sebut Capaian Sangat Fenomenal Menurutnya, penggunaan sistem digital seperti barcode dalam distribusi BBM subsidi sebenarnya sudah cukup efektif. Namun, masih ditemukan celah yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
Ia mencontohkan adanya praktik pengumpulan barcode oleh pihak tertentu untuk digunakan mengisi BBM di luar jam operasional resmi.
Fenomena tersebut, kata Bambang, menunjukkan bahwa teknologi tidak akan berjalan optimal tanpa didukung integritas manusia dalam pelaksanaannya.
"Secanggih apa pun sistem yang dibangun, kalau masih ada perilaku menyimpang, akan sulit berjalan maksimal," ujarnya.
Ia pun menegaskan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada sistem, melainkan pada konsistensi dan niat baik dalam menjalankannya.
"Digitalisasi sudah dijalankan. Yang penting itu kekonsistenan dan niatan baik. Kalau masih mental-mental 'maling', ya repot," tegasnya.
Terkait wacana pembentukan satuan tugas (satgas) pengawasan BBM bersubsidi, Bambang menyerahkan hal tersebut pada hasil kajian teknis.
Menurutnya, jika pembentukan satgas dinilai mampu memberikan efek jera bagi pelaku penyelewengan, maka Komisi XII DPR RI siap memberikan dukungan.
"Kalau memang dirasa perlu untuk memberikan efek jera, silakan dikaji," pungkasnya.*