JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat kembali menjadi sorotan publik.
Kritik mengemuka bukan pada tujuan program, melainkan pada struktur alokasi anggaran yang dinilai tidak mencerminkan fokus utama penyediaan makanan bergizi.
Data anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2025 menunjukkan sebagian besar dana justru terserap pada belanja penunjang program, bukan pada penyediaan makanan langsung bagi masyarakat.
Baca Juga: LSM Perisai dan Sejumlah Organisasi Gelar Aksi di Patung Kuda, Soroti Program MBG Pos terbesar tercatat berada pada belanja kendaraan operasional dengan nilai mencapai Rp1,39 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,2 triliun dialokasikan untuk pengadaan sepeda motor listrik melalui sistem e-Katalog 6.0 dari penyedia tertentu.
Selain kendaraan, belanja perangkat teknologi juga menjadi pos besar.
Pengadaan perangkat keras dan komputer mencapai Rp830,1 miliar, termasuk tablet yang digunakan untuk mendukung sistem pelaksanaan program.
Salah satu perangkat yang masuk dalam pengadaan adalah tablet dengan harga e-katalog yang disebut mencapai belasan juta rupiah per unit, lebih tinggi dibanding harga pasar pada umumnya.
Di sisi lain, belanja untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga tercatat signifikan, yakni sekitar Rp1,26 triliun.
Pos ini menjadi bagian dari infrastruktur pelaksanaan program di lapangan.
Namun, perhatian publik justru tertuju pada belanja non-makanan lainnya, termasuk pengadaan perlengkapan penunjang seperti pakaian, sepatu, hingga kaos kaki yang mencapai total Rp623,3 miliar.
Salah satu komponen yang disorot adalah pengadaan kaos kaki yang mencapai miliaran rupiah dengan harga satuan bervariasi.