JAKARTA – Gelombang kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kian menguat.
Barisan Oposisi Indonesia (BOI) memaparkan delapan persoalan utama yang dinilai bukan sekadar kelemahan kebijakan, melainkan indikasi problem struktural dalam tata kelola kekuasaan.
Sorotan paling mendasar mengarah pada dugaan pelanggaran konstitusi sejak tahap awal kontestasi politik.
Baca Juga: Persiapan Lomba Tingkat Sumut, Tim Posyandu Kabupaten Asahan Lakukan Monitoring dan Serahkan Bantuan Sarpras Oposisi menilai proses pencalonan presiden dan wakil presiden telah membuka preseden berbahaya bagi sistem ketatanegaraan.
Pengangkatan Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet turut dipertanyakan dalam konteks tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Di sektor sosial, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai program unggulan justru dinilai bermasalah dalam implementasi.
Temuan di lapangan menunjukkan dugaan keterlibatan jejaring politik serta aparat keamanan dalam distribusi program.
Lebih jauh, kasus keracunan yang terjadi berulang menimbulkan pertanyaan serius soal standar keamanan dan pengawasan.
Penggunaan anggaran pendidikan untuk menopang program ini juga memicu polemik baru.
Tekanan fiskal menjadi isu berikutnya.
Oposisi menilai arah kebijakan ekonomi pemerintah berpotensi memicu krisis, terutama dengan munculnya skema seperti Danantara serta kebijakan pemotongan transfer ke daerah (TKD).
Dampaknya mulai terasa di sejumlah wilayah, ditandai dengan pemberhentian pegawai PPPK dan melemahnya kapasitas fiskal daerah.