JAKARTA - Menteri Koperasi Ferry Juliantono meresmikan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kampung Atuka, Distrik Mimika Tengah, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis (9/4/2026).
Peresmian ini dinilai sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, khususnya di wilayah pesisir Papua.
Dalam kesempatan tersebut, Ferry menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mimika yang telah membangun fasilitas koperasi secara mandiri menggunakan anggaran daerah.
Baca Juga: Koops TNI Habema Gelar Bakti Sosial di Gome Papua Tengah, Bagikan Sembako hingga Layanan Kesehatan Ia menegaskan, kehadirannya di Kampung Atuka merupakan bentuk nyata perhatian negara kepada masyarakat Papua, sekaligus membawa pesan dari Presiden Prabowo Subianto.
"Koperasi ini bukan milik pemerintah pusat, melainkan milik masyarakat. Tugas kami adalah membantu agar ekonomi masyarakat tumbuh dan sejahtera," ujarnya.
Untuk mendukung keberlanjutan koperasi, Kementerian Koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) akan memberikan pendampingan manajemen serta kemudahan akses pembiayaan.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pembangunan pusat distribusi yang dikelola BUMD guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang di wilayah terpencil.
Ferry juga menyoroti pentingnya dukungan bagi nelayan, termasuk rencana fasilitasi perizinan stasiun pengisian bahan bakar solar khusus nelayan untuk meningkatkan produktivitas.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menyambut kehadiran Menkop dengan penuh apresiasi. Ia menyebut momen tersebut sebagai peristiwa bersejarah bagi masyarakat Kampung Atuka.
"Ini pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, seorang menteri datang langsung ke Kampung Atuka. Ini bukti nyata kehadiran negara," kata Deinas.
Ia menegaskan pembangunan di Papua Tengah harus bertumpu pada ekonomi rakyat melalui koperasi, bukan hanya investasi besar.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat posisi Papua Tengah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.*