JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, buka suara terkait viralnya video sepeda motor berlogo BGN di media sosial. Ia menegaskan pengadaan motor listrik tersebut telah melalui mekanisme resmi dan masuk dalam Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).
Dadan menjelaskan, penganggaran motor listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025, bukan program baru yang tiba-tiba muncul.
"Pada akhir tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga anggarannya masuk dalam RPATA. Mekanisme ini sesuai PMK 84 Tahun 2025," ujar Dadan dalam keterangan resminya, Kamis (9/4/2026).
Baca Juga: Menkeu Purbaya Akui Baru Tahu Pengadaan Motor Listrik BGN: Sudah Terlanjur, Pastikan Tidak Ada Penambahan Tahun Ini Ia merinci, skema pembayaran dilakukan dalam dua tahap, yakni termin pertama setelah penyelesaian 60 persen unit, dan termin kedua saat seluruh unit rampung 100 persen.
Namun, hingga batas akhir masa penyelesaian pada 20 Maret 2026, penyedia hanya mampu menyelesaikan 85,01 persen atau sebanyak 21.801 unit dari total kontrak 25.644 unit.
"Sisa dana yang telah ditampung dikembalikan ke kas negara melalui penihilan RPATA bersamaan dengan pembayaran tahap kedua," jelasnya.
Dadan juga meluruskan informasi yang beredar terkait jumlah pengadaan motor listrik. Ia menegaskan bahwa angka 70 ribu unit yang beredar di publik tidak benar.
"Total realisasi pengadaan hanya 21.801 unit dari rencana awal 25.644 unit," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut pengadaan motor listrik tersebut ditujukan untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam menunjang mobilitas kepala SPPG di berbagai daerah.
Meski masuk dalam perencanaan anggaran 2025, realisasi pengadaan secara administratif dan keuangan berlangsung pada 2026 karena mengikuti mekanisme pengelolaan anggaran pemerintah.*
(an/dh)