JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli resmi melantik dan mengambil sumpah 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan pada Selasa (7/4/2026).
Acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor dan menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat kualitas layanan ketenagakerjaan nasional.
Dari total pejabat yang dilantik, 11 orang merupakan hasil seleksi terbuka, sedangkan satu lainnya berasal dari mekanisme mutasi antarinstansi.
Baca Juga: Didi Mahardhika Sukarno: Demokrasi Indonesia Harus Menguatkan, Bukan Melemahkan Negara Menaker Yassierli menegaskan bahwa proses pelantikan ini menegaskan prinsip transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN).
"Jabatan adalah kepercayaan. Jabatan adalah sarana untuk memberikan pelayanan, menghadirkan dampak, dan meninggalkan legacy bagi bangsa. Jabatan juga merupakan bentuk pengorbanan," ujar Yassierli dalam sambutannya.
Menaker Yassierli juga mengingatkan tantangan besar di sektor ketenagakerjaan, seiring jumlah angkatan kerja nasional yang mencapai 155,27 juta orang, serta perkembangan teknologi informasi yang mendorong ekspektasi tinggi masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah.
Para pejabat yang baru dilantik diminta menghadirkan pelayanan publik yang responsif, adaptif, dan berdampak nyata.
Fokus utama mencakup pasar kerja, pelatihan vokasi, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hingga pengembangan sistem informasi pasar kerja melalui platform SiapKerja.
Selain itu, Kemnaker tengah menjalankan enam agenda transformasi, antara lain memperkuat kepercayaan publik, mentransformasi layanan berbasis kebutuhan masyarakat, meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui upskilling dan reskilling, serta mendorong hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
Beberapa pejabat yang dilantik antara lain Irma Puspita sebagai Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, serta R. Nurhidajat sebagai Kepala Pusat Pasar Kerja, bersama sejumlah pejabat strategis lainnya.
Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat reformasi birokrasi di Kemnaker dan meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan yang adaptif terhadap dinamika pasar kerja nasional maupun global.*