ACEH BESAR — Kapolda Aceh Marzuki Ali Basyah menghadiri pembukaan Musyawarah Besar (Mubes) Majelis Adat Aceh Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang berlangsung di Pendopo Wali Nanggroe, Aceh Besar, Selasa, 7 April 2026.
Forum tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Malik Mahmud Al-Haythar, unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta tokoh agama dan pimpinan lembaga adat dari berbagai kabupaten/kota di Aceh.
Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Joko Krisdiyanto, menyatakan Mubes ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat fungsi lembaga adat dalam merespons dinamika sosial di masyarakat.
Baca Juga: Kapolda Aceh Ikut Rapat Paripurna, DPR Bahas Kinerja Pemerintah 2025 "Mubes Majelis Adat Aceh menjadi momentum penting untuk memperkuat peran lembaga adat dalam menjawab berbagai persoalan sosial," ujarnya.
Dalam sambutannya, Malik Mahmud menegaskan bahwa adat Aceh merupakan fondasi utama dalam menjaga kehormatan dan kesinambungan peradaban.
Ia mendorong agar nilai-nilai adat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diimplementasikan secara aktif dan adaptif.
Ia juga menyinggung dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025, yang dinilai tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi turut memengaruhi stabilitas sosial masyarakat.
Menurutnya, pemulihan pascabencana perlu dilakukan secara terintegrasi, dengan mengedepankan pendekatan berbasis nilai adat guna memperkuat kohesi sosial.
Dalam forum tersebut, penguatan kelembagaan adat diarahkan melalui revitalisasi struktur organisasi, digitalisasi sistem, serta peningkatan peran generasi muda.
Langkah ini dinilai penting agar lembaga adat mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Peran adat diharapkan tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga instrumen operasional dalam menjaga stabilitas sosial, mengendalikan potensi konflik, dan mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana.*
(dh)