JAKARTA — Kementerian Sosial mulai menyiapkan transisi penggunaan kendaraan operasional berbasis listrik sebagai bagian dari upaya efisiensi energi dan perubahan budaya kerja.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan anggaran untuk mendukung kebijakan tersebut telah tersedia.
"Ke depan kami akan bertransformasi menuju kendaraan listrik sebagai bagian dari efisiensi," kata Saifullah di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin, 6 April 2026.
Baca Juga: Waketum Golkar Buka Suara soal Isu Reshuffle, Serahkan ke Prabowo Menurut dia, pengadaan kendaraan listrik akan memanfaatkan anggaran operasional yang telah dialokasikan, termasuk untuk mendukung kegiatan di Sekolah Rakyat.
Namun, implementasi kebijakan ini masih diprioritaskan di wilayah perkotaan seperti Jakarta yang telah memiliki infrastruktur pendukung.
Untuk daerah yang belum memiliki ekosistem kendaraan listrik, Kemensos masih akan menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM).
Kendaraan konvensional yang saat ini digunakan di kota besar, kata Saifullah, berpotensi dialihkan ke daerah tersebut.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong efisiensi belanja dan mobilitas aparatur negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, kecuali untuk kendaraan operasional dan listrik.
Selain itu, pemerintah juga memangkas perjalanan dinas guna mendorong pola kerja yang lebih efisien dan berbasis digital.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan biaya operasional sekaligus mendukung transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan.*
(k/dh)