JAKARTA — Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyatakan pihaknya telah menggelar pertemuan dengan Badan Gizi Nasional untuk membahas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pertemuan berlangsung di Gedung DPR RI, Senin, 6 April 2026, dalam format berbagi informasi antara pimpinan Banggar dan jajaran BGN.
Said mengatakan forum tersebut bertujuan mengevaluasi perkembangan program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Baca Juga: Wacana Potong Gaji Menteri Muncul, Purbaya: Sekitar 25% "BGN menjelaskan pelaksanaan program secara menyeluruh dan kami memberikan apresiasi karena sudah terbentuk lebih dari 26.000 SPPG," ujar Said.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasi program di lapangan. Menurut dia, BGN telah berkomitmen memperbaiki tata kelola, termasuk menindak pelaksanaan yang tidak sesuai prosedur.
Said menyebut, BGN telah mencabut dan menangguhkan sejumlah titik pelaksanaan program yang tidak memenuhi standar operasional.
"Beberapa titik koordinat dicabut dan disuspend karena tidak menjalankan SOP," kata dia.
Selain evaluasi program, pertemuan tersebut juga membahas kondisi fiskal pemerintah yang tengah menghadapi tekanan. Banggar dan BGN sepakat untuk melakukan penajaman prioritas anggaran.
Menurut Said, BGN turut berkontribusi dalam efisiensi anggaran hingga mencapai Rp 20 triliun sebagai bagian dari penyesuaian fiskal.
Program MBG menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi pelajar. Namun, pelaksanaannya masih memerlukan penguatan pengawasan dan tata kelola agar berjalan optimal.*
(k/dh)