JAKARTA – Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menyampaikan respons terhadap usulan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mendesak PBB untuk segera meninjau ulang misi pasukan penjaga perdamaian (peacekeeper) TNI di Lebanon.
Menurut Andi, pasukan UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) yang melibatkan tentara Indonesia harus segera ditarik, karena situasi di lapangan saat ini sudah jauh dari kondisi perdamaian yang seharusnya dijaga.
Andi Mallarangeng sependapat dengan pandangan SBY, yang menilai bahwa keberadaan pasukan TNI di Lebanon sudah tidak lagi relevan mengingat tidak ada perdamaian yang dapat dijaga.
Baca Juga: Ini Daftar Negara yang Tankernya Direstui Iran Melintas Selat Hormuz, Lalu Bagaimana Nasib Indonesia? "Pasukan kita di sana di UNIFIL bertugas sebagai penjaga perdamaian. Kalau tidak ada perdamaian yang dijaga, lalu untuk apa pasukan kita ada di sana?" ujar Andi kepada wartawan di Jakarta, Senin (6/4).
Andi menegaskan bahwa pasukan TNI yang tergabung dalam misi UNIFIL tidak dilengkapi dengan senjata berat.
Pasukan penjaga perdamaian hanya dibekali senjata ringan yang hanya digunakan untuk mempertahankan diri.
"Senjata ringan semacam itu tidak mungkin melawan misil rudal dan senjata berat lainnya," ungkapnya.
Ia menambahkan, pasukan TNI ditempatkan di zona biru yang dulunya merupakan zona perdamaian, namun kini telah berubah menjadi zona perang yang berbahaya.
Dalam pernyataannya, Andi juga mencatat adanya korban dari pasukan TNI yang terlibat dalam insiden tersebut.
"Beberapa prajurit kita sudah ada yang tewas dan luka-luka akibat terjebak dalam serangan," katanya.
Keberadaan pasukan penjaga perdamaian di zona konflik yang tidak lagi aman ini dinilai tidak lagi sesuai dengan mandat misi yang awalnya diberikan oleh PBB.
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu juga mengungkapkan bahwa seharusnya PBB segera menarik pasukan TNI dari Lebanon.