JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperketat pengawasan menjelang penyelenggaraan ibadah haji 2026.
Langkah ini dilakukan untuk mencegah praktik keberangkatan jemaah secara ilegal, termasuk melalui pengawasan di bandara.
Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj, Ahmad Abdullah, mengatakan pengawasan dilakukan secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Baca Juga: Tiga Prajurit TNI Gugur di Lebanon, UNIFIL Gelar Upacara Penghormatan "Kami melakukan pengawasan di bandara untuk memastikan tidak ada jemaah yang berangkat secara ilegal," kata Ahmad dalam keterangannya, Sabtu, 4 April 2026.
Menurut dia, penguatan pengawasan juga diiringi dengan langkah deteksi dini di berbagai daerah sebagai upaya menekan praktik penipuan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Achmad Gunawan, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, terutama dalam pertukaran data antarinstansi.
Ia menyebut Kemenhaj akan bersinergi dengan tim satuan tugas dari kementerian koordinator guna memperkuat pengawasan.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian, Achmad Brahmantyo Machmud, menilai sinergi lintas kementerian menjadi kunci untuk menutup celah keberangkatan jemaah ilegal.
Ia mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan visa, seperti penggunaan visa pekerja untuk keperluan ibadah haji atau umrah.
"Jemaah yang berangkat ilegal berisiko dikenai sanksi, mulai dari denda hingga larangan bepergian," ujarnya.
Pemerintah menilai pembentukan tim gabungan lintas kementerian diperlukan untuk memperkuat langkah pencegahan secara sistematis, mulai dari tahap persiapan hingga keberangkatan.
Melalui pengawasan ini, penyelenggaraan haji 2026 diharapkan berjalan lebih tertib, aman, dan sesuai ketentuan.*