JAKARTA – Meskipun industri film Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, persoalan struktural dalam ekosistem perfilman nasional tetap menjadi tantangan besar yang belum terpecahkan.
Budi Mulyawan, Pendiri Jaya Center Foundation dan Pembina Jakarta Millennial Film Festival (JMFF) 2026, menilai bahwa industri film Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang "tumbuh tanpa fondasi yang kuat."
"Industri kita berkembang pesat, tetapi tanpa penataan yang terstruktur dan berkelanjutan. Ini akan menjadi masalah besar di masa depan," ungkap Budi dalam diskusi yang digelar pada Kamis (2/4/2026).
Baca Juga: Seperti Preman: Tanpa Berkontribusi, Pemkab Simalungun Pungut Retribusi di Objek Wisata Sungai Lobang Budi menegaskan bahwa film Indonesia harus lebih dari sekadar hiburan. Menurutnya, film seharusnya menjadi medium multidimensi yang mengemban peran penting dalam pendidikan publik, promosi budaya, komunikasi sosial-politik, serta penggerak ekonomi kreatif nasional.
"Film itu bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan. Ia bisa menjadi alat pendidikan, memperkenalkan identitas bangsa, bahkan menggerakkan sektor ekonomi dan pariwisata. Jika hanya berhenti pada hiburan, kita sedang menyia-nyiakan potensi besar yang dimiliki oleh film," kata Budi.
Namun, ia menggarisbawahi bahwa potensi besar ini belum didukung oleh sistem yang solid. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yang mengatur berbagai aspek industri film, praktik implementasi regulasi tersebut dinilai masih lemah.
Pembajakan yang masih marak, distribusi film yang belum merata, serta kurangnya perlindungan bagi pelaku industri kecil menjadi masalah utama.
"Undang-undangnya sudah ada, tetapi implementasinya lemah. Pembajakan masih menggerus ekonomi para kreator dan distribusi film yang terbatas membatasi akses masyarakat terhadap film nasional," ujar Budi.
Budi juga mengkritisi peran Badan Perfilman Indonesia (BPI) yang dinilai belum cukup maksimal dalam mendorong kemajuan industri perfilman. Ia berharap Kongres ke-4 BPI yang akan digelar pada April 2026 dapat menghasilkan kepemimpinan baru yang lebih berani dan visioner dalam membawa perubahan positif.
"Industri film kita membutuhkan arah yang jelas dan bukan hanya rutinitas kelembagaan. Keberanian untuk membenahi dari hulu ke hilir sangat dibutuhkan," tegasnya.
Selain itu, Budi juga menyoroti beberapa masalah klasik yang masih membayangi industri film nasional, termasuk dominasi film asing yang menguasai pasar, sementara kualitas produksi dan cerita film Indonesia masih belum konsisten.
Ia juga menyebutkan, jumlah layar bioskop di Indonesia yang hanya sekitar 2.500 layar jauh dari kebutuhan ideal sekitar 10.000 layar.