JAKARTA -Pemerintah Indonesia memperketat kebijakan impor singkong setelah aksi protes yang dilakukan oleh petani singkong di Lampung. Impor singkong, termasuk untuk bahan baku industri tapioka, kini hanya diperbolehkan setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Pertanian (Kementan).
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa kebijakan ini mulai berlaku pada Jumat (31/1/2025). “Singkong tidak boleh masuk jika tidak ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian,” ujar Amran usai pertemuan dengan industri dan petani singkong Lampung di kantor Kementan, Jakarta Selatan.
Pemerintah juga menetapkan harga singkong untuk industri tepung tapioka nasional sebesar Rp 1.350 per kilogram. Amran memberikan peringatan keras kepada pihak industri yang mencoba melanggar ketetapan ini, mengatakan, “Kalau melanggar, berhadapan dengan saya.”
Sebelumnya, harga singkong anjlok karena masuknya produk impor yang membanjiri pasar. Ribuan petani singkong di tujuh kabupaten di Lampung menggelar demonstrasi pada Kamis (23/1/2025), menuntut harga singkong yang sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB), yang dipatok pada harga Rp 1.400 per kilogram.
Dalam pertemuan tersebut, Amran juga menegaskan bahwa singkong kini termasuk dalam komoditas larangan dan pembatasan (lartas), sehingga pengawasan terhadap perdagangan singkong akan lebih ketat. Impor hanya diperbolehkan apabila kebutuhan bahan baku domestik tidak dapat memenuhi permintaan industri dalam negeri.
“Saya akan berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan, Budi Santoso, untuk menahan kebijakan impor per hari ini. Impor hanya boleh dilakukan jika bahan baku dalam negeri tidak mencukupi,” tambah Amran.
Amran juga menyebutkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk melindungi petani singkong dalam negeri dan mendorong industri untuk mengutamakan bahan baku lokal. Ia menekankan bahwa komitmen pemerintah adalah menjaga kesejahteraan petani dan memastikan industri dalam negeri tetap berkembang.(kmps) (n/014)