JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan agar lebih mudah diakses masyarakat.
Layanan seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pelatihan kerja, dan pasar kerja disebut menjadi prioritas utama.
Menurut Yassierli, layanan tersebut harus dapat diakses secara cepat, mudah, dan responsif karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, khususnya pekerja dan pencari kerja.
Baca Juga: Program BPJS Ketenagakerjaan di Medan Dipertanyakan, Kepling Mengaku Terbebani "Saya menginginkan layanan tidak boleh bermasalah. Saya tidak ingin masih ada aplikasi yang down maupun kontak layanan yang tidak bisa dijangkau," ujar Yassierli dalam acara Halal Bihalal Kemnaker 2026 di Jakarta, Senin, 30 Maret 2026.
Ia menilai gangguan layanan publik bukan sekadar persoalan teknis, melainkan dapat berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap perlindungan sosial dan program ketenagakerjaan.
Dalam situasi ekonomi yang masih penuh tekanan, negara dituntut hadir melalui layanan yang andal dan mudah dijangkau.
Karena itu, Yassierli meminta seluruh unit kerja di Kemnaker memperkuat koordinasi internal.
Ia menekankan bahwa satu layanan publik umumnya melibatkan banyak unit, sehingga perbaikan tidak bisa dilakukan secara parsial.
"Kita perkuat kementerian ini sebagai nice place to grow. Pascalebaran, kita tingkatkan kerja sama. Satu layanan didukung banyak unit kerja, dan ini harus menjadi kekuatan kita," katanya.
Selain itu, Yassierli juga mendorong penerapan pola kerja yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan hemat energi.
Menurut dia, pembenahan internal harus berjalan seiring dengan dinamika global, mulai dari tekanan ekonomi hingga krisis energi di sejumlah negara.
Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan turunnya kualitas layanan publik.