TAPANULI SELATAN – Pemerintah terus mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera.
Jumat (27/3), Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana, Muhammad Tito Karnavian, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, menyerahkan 120 unit hunian tetap (huntap) tahap pertama kepada warga terdampak bencana di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara.
Penyerahan huntap ini dilakukan saat masa transisi dari fase tanggap darurat menuju fase rehabilitasi dan rekonstruksi yang dijadwalkan mulai 1 April 2026. Huntap diperuntukkan bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.
Baca Juga: Pemkab Mandailing Natal Libatkan Tokoh Masyarakat dan Agama untuk Percepatan Pembangunan Daerah Pembangunan huntap ini dilakukan melalui dua skema. Skema in-situ memungkinkan warga membangun rumah secara mandiri dengan bantuan dana Rp60 juta dari BNPB yang dicairkan dua tahap.
Sementara skema komunal dibangun di kawasan khusus yang disediakan pemerintah daerah, dilaksanakan Kementerian PKP atau melalui gotong royong bersama kementerian, lembaga, dan pihak nonpemerintah seperti Yayasan Buddha Tzu Chi.
Yayasan ini menargetkan pembangunan 2.603 unit huntap di tiga provinsi terdampak: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi kerja cepat Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu, yang berhasil menghimpun data rumah rusak secara lengkap.
"Ini termasuk gotong royong tercepat… data paling lengkap oleh Pak Bupati dari Pak Gus Irawan," ujarnya,dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/3/2026).
Data lengkap ini mempercepat penyaluran bantuan lain seperti Jaminan Hidup (Jadup), Dana Tunggu Hunian (DTH), Bantuan Isian Hunian (BIH), hingga Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE).
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menilai lokasi pembangunan huntap sangat strategis karena dekat pasar, sekolah, dan rumah sakit.
"Lokasi ini tepat sekali… ekosistem lokasinya bagus, sesuai arahan Presiden," ujarnya.
Dengan percepatan ini, pemerintah berharap daerah terdampak lain dapat mencontoh cepatnya pelaporan data sehingga penyaluran bantuan dan pembangunan huntap bisa berjalan lebih efisien.*