Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat hingga Oktober 2024 mencapai Rp1.834,5 triliun. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 16,7 persen secara tahunan (year on year/yoy). Peningkatan ini turut berkontribusi pada kenaikan konsumsi pemerintah sebesar 4,62 persen dalam Produk Domestik Bruto (PDB), memberikan stimulus signifikan pada perekonomian nasional.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN Kita edisi November 2024, Jumat (8/11), menyatakan bahwa peningkatan belanja negara ini terutama dipicu oleh percepatan pengeluaran di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. “Belanja pemerintah cukup cepat, baik dari Kementerian/Lembaga (KL) maupun non-KL,” ujar Suahasil.
Hingga Oktober, realisasi belanja Kementerian/Lembaga mencapai Rp933,5 triliun atau sekitar 85,6 persen dari pagu APBN 2024. Suahasil mencatat bahwa belanja Kementerian/Lembaga terdiri dari beberapa komponen penting, termasuk belanja pegawai, barang, dan modal.
“Untuk belanja pegawai, tercatat sebesar Rp242,2 triliun, mengalami kenaikan 13,4 persen yoy. Kenaikan ini disebabkan oleh pembayaran gaji, tunjangan kinerja (tukin) reguler, THR, dan gaji ke-13 yang tumbuh hingga 33,6 persen,” ungkap Suahasil.
Belanja barang yang mencapai Rp351,2 triliun atau 86,7 persen dari pagu APBN juga diharapkan menjadi pendorong stimulus ekonomi melalui berbagai program kementerian yang langsung menyasar masyarakat.
Di samping itu, belanja modal hingga Oktober tercatat sebesar Rp218 triliun dengan pertumbuhan 40 persen dibanding tahun lalu. “Ini menjadi bukti bahwa belanja modal pemerintah diarahkan untuk membangun infrastruktur yang berdaya guna jangka panjang bagi perekonomian,” lanjutnya.
Sementara itu, realisasi belanja non-Kementerian/Lembaga mencapai Rp901,0 triliun atau 65,4 persen dari pagu APBN. Pengeluaran ini mencakup pembayaran pensiun, subsidi, dan kompensasi untuk memastikan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor.
“Khusus untuk pensiun, Kemenkeu telah mengalokasikan Rp149,2 triliun, yang menunjukkan kenaikan 16,8 persen dari tahun lalu. Hal ini mencakup peningkatan manfaat pensiun reguler serta gaji ke-13,” jelas Suahasil.
Selain itu, subsidi dan kompensasi telah disalurkan mencapai Rp327 triliun yang terdiri dari subsidi energi Rp139,6 triliun, subsidi non-energi Rp72 triliun, serta kompensasi Rp115,1 triliun. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas harga listrik dan bahan bakar minyak (BBM) agar masyarakat tetap dapat menjalankan kegiatan ekonomi dengan baik.
Suahasil menegaskan bahwa realisasi belanja pemerintah yang signifikan ini berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian Keuangan optimis bahwa realisasi belanja akan terus meningkat hingga akhir tahun, memberikan kontribusi lebih besar terhadap PDB.
“Dengan pengeluaran pemerintah yang terkendali serta dukungan dari sektor konsumsi, diharapkan perekonomian dapat tumbuh secara berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi global,” pungkas Suahasil.
Dengan kebijakan fiskal yang terus diarahkan pada penguatan ekonomi, pemerintah berharap mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.(JOHANSIRAIT)