JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menanggapi wacana pemerintah mengenai penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai swasta satu hari dalam seminggu, yang dijadwalkan mulai setelah libur Lebaran.
Kedua organisasi tersebut menilai bahwa kebijakan ini perlu dikaji lebih mendalam, mengingat dampaknya terhadap sektor pelayanan publik dan operasional sektor industri yang sangat bergantung pada aktivitas fisik dan interaksi langsung.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan bahwa kebijakan WFH untuk ASN dan pegawai swasta perlu dipertimbangkan lebih hati-hati.
Baca Juga: Jangan Lewatkan! Kode Redeem FC Mobile Terbaru Jelang Lebaran: Klaim Hadiah Eksklusif dan Pemain Elit Ia menilai, sektor pelayanan publik, terutama yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, memerlukan interaksi tatap muka yang tidak bisa digantikan dengan bekerja dari rumah.
"Pelayanan mediasi perselisihan PHK, THR, dan upah tidak bisa dilakukan secara WFH, tetapi harus tatap muka," ujar Said Iqbal dalam keterangannya.
Ia mengingatkan bahwa sektor-sektor seperti perizinan, ekspor-impor, dan izin tenaga kerja asing sangat bergantung pada kelancaran administrasi yang hanya bisa dijalankan dengan tatap muka.
KSPI dan Partai Buruh juga mempertanyakan alasan pemerintah yang menggunakan penghematan anggaran dan bahan bakar minyak (BBM) sebagai dasar kebijakan WFH.
Said Iqbal menilai, dampak efisiensi dari kebijakan ini sangat terbatas, terutama jika dibandingkan dengan penghematan yang bisa dicapai dengan memotong anggaran untuk proyek-proyek mercusuar yang tidak berdampak langsung bagi rakyat.
"Kalau pemerintah serius ingin melakukan penghematan, seharusnya fokus pada pengurangan anggaran proyek mercusuar yang tidak berdampak langsung bagi rakyat," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan WFH yang diterapkan tanpa kajian mendalam bisa menimbulkan masalah baru dalam pelayanan publik dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers pada Kamis (19/3/2026), mengumumkan bahwa pemerintah akan menerapkan kebijakan WFH bagi ASN dan pegawai swasta setelah libur Lebaran, yang mencakup satu hari dalam lima hari kerja.
Menurut Airlangga, kebijakan ini bertujuan untuk menghemat belanja subsidi BBM sekitar seperlima dari konsumsi yang biasa terjadi, serta mendukung efisiensi energi dan memberikan fleksibilitas kerja.