BOGOR – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa aparat penegak hukum di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan dalam menjalankan tugasnya.
Dalam sebuah diskusi yang digelar di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Selasa (17/3/2026), Prabowo menyatakan bahwa dirinya menemukan adanya fenomena yang disebut sebagai "deep state" atau negara bayangan yang beroperasi dalam tubuh pemerintahan.
Prabowo menjelaskan bahwa fenomena ini tercermin dalam tindakan sejumlah pejabat tinggi, terutama direktur jenderal (dirjen) yang tidak sejalan dengan kebijakan menteri yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Kader PDI-P Palti Hutabarat Terima Teror Bangkai Kepala Anjing, Polisi Diminta Segera Usut Menurutnya, terdapat dirjen yang secara terang-terangan melawan kebijakan menteri, yang kemudian berujung pada pemecatan sejumlah pejabat tersebut.
"Saya ingin memberi tahu, aparat kita masih banyak kekurangannya. Kita menemukan deep state, kita temukan dirjen-dirjen yang melawan menteri. Akhirnya, kita pecat. Banyak sekali dirjen yang merasa 'untouchable', ada lembaga yang merasa tak bisa diaudit," kata Prabowo dengan tegas.
Menurutnya, persoalan ini menunjukkan bahwa masih banyak hambatan dalam sistem birokrasi Indonesia yang perlu segera diperbaiki.
Prabowo menekankan bahwa menjadi presiden bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi dia mengaku tidak akan mengeluh atau mencari simpati dari rakyat terkait tantangan yang dihadapi.
"Ini pekerjaan tidak ringan, tapi saya tidak mau sedikit-sedikit mengeluh atau mencari simpati rakyat," ujarnya.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menyoroti permasalahan besar yang ada di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ia mengungkapkan bahwa BUMN merupakan salah satu kebobolan terbesar yang terjadi di Indonesia.
Oleh karena itu, Prabowo berkomitmen untuk melakukan pembersihan terhadap lembaga negara ini dan memastikan pengelolaan BUMN lebih transparan dan efisien ke depannya.
"Ya ini pekerjaan saya, saya dilantik untuk itu, saya bersihkan. BUMN selama ini salah satu kebobolan kita paling besar. Jadi ini masalah Indonesia, dimana-mana," jelasnya.