BOGOR — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa lebih dari 1.000 dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dihentikan sementara atau di-suspend.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pembenahan kualitas layanan program yang dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini tidak berarti menghentikan program MBG, melainkan merupakan proses evaluasi dan perbaikan menyeluruh guna memastikan bahwa standar kualitas pelayanan, kebersihan, dan keamanan pangan terpenuhi dengan baik.
Baca Juga: SPPG Yayasan Indonesia Terang Benderang Ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, Ajak Warga Peduli Gizi dan Pemberdayaan UMKM "Ini bukan penghentian program. Ini adalah evaluasi. Kami melakukan pengecekan langsung dan mendengarkan kritik-kritik dari lapangan. Dari sekian banyak dapur yang ada, lebih dari seribu telah kami suspend untuk perbaikan," ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/3/2026).
Pemerintah mengambil langkah tegas setelah mendapat masukan terkait berbagai masalah dalam pelaksanaan program MBG.
Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya langsung memerintahkan pengecekan di lapangan, bahkan melibatkan sejumlah pejabat terkait, seperti Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), ibu Nanik, yang terkenal dengan ketegasannya dalam mengawasi jalannya program.
"Lebih dari 1.000 dapur yang tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan kami suspend. Itu adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan kualitas pelayanan yang optimal," lanjut Prabowo.
Pemerintah juga akan menerapkan sistem sertifikasi ketat bagi seluruh dapur yang terlibat dalam program MBG.
Setiap dapur diwajibkan untuk memenuhi standar kebersihan, keamanan makanan, serta kualitas air yang digunakan dalam proses pengolahan makanan.
"Jika dapur ingin bertahan, mereka harus lulus sertifikasi kebersihan, keamanan makanan, dan kualitas air. Semua kriteria tersebut harus dipenuhi, kalau tidak, kami tutup," tegas Prabowo.
Program sertifikasi ini akan memperkuat pengawasan terhadap kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya anak-anak, yang menjadi sasaran utama MBG.
Selain sistem sertifikasi, pemerintah juga membuka akses pengawasan publik.