JAKARTA — Persoalan sampah di Jakarta kian menunjukkan dimensi krisis yang melampaui sekadar isu teknis.
Volume sampah yang mencapai sekitar 7.800 ton per hari tidak hanya mencerminkan tingginya tingkat konsumsi, tetapi juga menandakan lemahnya sistem pengelolaan yang terintegrasi.
Ketua Umum Kombatan, Budi Mulyawan, menilai persoalan ini telah memasuki fase mengkhawatirkan. Ia menyebut pendekatan yang selama ini digunakan cenderung parsial dan tidak menyentuh akar masalah.
Baca Juga: Tumpukan Sampah Liar di Jalan Sp. Rima - Ule Lheu Aceh, Warga Minta Dinas Kebersihan Segera Menindaklanjuti "Sampah selama ini hanya dipandang sebagai residu yang harus dibuang, bukan sebagai sumber daya yang bisa diolah," kata Budi dalam keterangannya.
Menurut dia, persoalan sampah tidak hanya bertumpu pada keterbatasan infrastruktur, tetapi juga pada pola pikir masyarakat dan pemerintah.
Kesadaran pengelolaan sampah dari sumber dinilai masih rendah, sehingga beban terus menumpuk di hilir.
Dampak yang ditimbulkan bersifat multidimensi. Selain mencemari udara dan air, sampah juga berkontribusi terhadap banjir akibat tersumbatnya sistem drainase.
Dari sisi kesehatan, tumpukan sampah berpotensi menjadi sumber penyebaran penyakit melalui vektor seperti tikus dan lalat.
Insiden longsor di TPST Bantar Gebang menjadi salah satu indikator rapuhnya sistem yang ada. Di sisi lain, beban anggaran pemerintah juga terus meningkat.
Pada 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan sekitar Rp114 miliar untuk kompensasi warga terdampak di sekitar kawasan tersebut.
Budi menilai pendekatan "end-of-pipe" seperti pembuangan ke tempat pemrosesan akhir tidak lagi memadai tanpa pengolahan bernilai tambah. "Selama sampah hanya dipindahkan dan ditumpuk, kita tidak menyelesaikan masalah, hanya memindahkannya," ujarnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri telah menggulirkan sejumlah program, mulai dari penguatan bank sampah hingga pengembangan teknologi pengolahan seperti RDF dan rencana pembangkit listrik tenaga sampah.