JAKARTA – Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Adinda Tenriangke Muchtar, mengkritik pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait kritik yang disampaikan oleh masyarakat sipil, khususnya pengamat dan aktivis.
Menurut Adinda, sikap inkonsisten Presiden Prabowo terkait kebebasan berpendapat menunjukkan adanya ketegangan antara pemerintah dan masyarakat, yang berpotensi melemahkan demokrasi di Indonesia.
Adinda menyatakan, di awal pemerintahan Presiden Prabowo, ia berkomitmen untuk terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Ungkap Pelaku Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Lebih dari Empat Orang Namun, dalam beberapa kesempatan terakhir, Prabowo justru menyebut bahwa sejumlah pengamat dan pengkritik pemerintah didanai oleh pihak asing, dan bahkan menuduh mereka tidak patriotik.
"Pernyataan ini sangat kontradiktif dengan sikap awal pemerintah yang mengedepankan keterbukaan," ujar Adinda, dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu (18/3).
Menurut Adinda, pernyataan tersebut mencerminkan sikap yang semakin tertutup dan merendahkan kebebasan berpendapat, kebebasan akademik, serta kebebasan berekspresi di Indonesia.
Ia mengaitkan sikap Presiden Prabowo dengan rendahnya indeks demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
"Ini tidak hanya menyangkut kritik terhadap pemerintahan, tetapi juga ancaman terhadap kebebasan sipil yang merupakan pilar demokrasi kita," lanjutnya.
Adinda menambahkan, kejadian-kejadian seperti penyerangan terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, serta Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, semakin memperjelas bahwa kebebasan berbicara di Indonesia masih sangat rentan.
"Serangan-serangan terhadap para pengkritik dan aktivis ini jelas menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia masih dalam ancaman," tegasnya.
Dalam pandangan Adinda, sikap Presiden yang menganggap pengamat dan pengkritik pemerintah sebagai ancaman malah akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokrasi Indonesia, termasuk media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
"Jika pemerintah tidak siap menerima kritik, maka sistem checks and balances dalam demokrasi akan tergerus," kata Adinda.