JAKARTA – Pemerintah mulai merinci kajian terkait wacana pemotongan gaji bagi jajaran Kabinet dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menekan defisit anggaran di tengah krisis global.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa opsi pemotongan gaji tersebut kini sedang dipelajari secara mendalam untuk memastikan ketahanan ekonomi Indonesia.
"(Opsi itu) Sedang kita detailkan kajiannya," ujar Prasetyo Hadi pasca memimpin rapat koordinasi di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).
Baca Juga: Kemnaker Fasilitasi Mudik Gratis 12.690 Pekerja dan Ojol, Pastikan Selamat hingga Kampung Halaman Menurutnya, meskipun Indonesia belum memasuki masa krisis, penghematan harus tetap dilakukan untuk menghadapi potensi dampak ekonomi dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan lonjakan harga energi.
Prasetyo menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara, yang salah satunya dipengaruhi oleh ketegangan global.
Salah satu faktor yang menjadi perhatian utama adalah pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Meskipun pasokan BBM di Indonesia masih dalam kondisi aman pasca penutupan Selat Hormuz oleh Iran, pemerintah tetap berupaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM dengan beralih ke penggunaan transportasi publik.
"Kami sangat menghargai langkah-langkah efisiensi yang bisa diambil, termasuk pemotongan konsumsi BBM melalui migrasi ke transportasi publik dan pengurangan penggunaan kendaraan dinas," ujar Prasetyo, menambahkan bahwa saat ini pemerintah sedang mengkaji lebih lanjut mengenai kebijakan ini.
Wacana pemotongan gaji jajaran pemerintah ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet paripurna, Jumat (13/3/2026), mengusulkan penghematan besar-besaran untuk menghadapi eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi memperburuk perekonomian Indonesia.
Menurut Prabowo, meskipun situasi saat ini belum mencapai tingkat terburuk, penghematan perlu dilakukan untuk mencegah defisit APBN yang lebih besar akibat kenaikan harga minyak dunia.
Presiden menekankan bahwa langkah-langkah penghematan, seperti penerapan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pembatasan kegiatan dinas, dan penghematan energi, perlu segera dibicarakan oleh Menteri Koordinator terkait.
"Seperti halnya kita berhasil mengatasi pandemi Covid-19, kita juga harus mampu mengatasi krisis ekonomi ini," ujar Prabowo dalam kesempatan tersebut.