JAKARTA– Wacana pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR, dipandang sebagai langkah simbolik yang memberi teladan moral bagi publik di tengah gejolak ekonomi global. Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi II DPR, Ali Ahmad, menanggapi dorongan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran negara.
"Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi global, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan berkorban," ujar Ali, Selasa (17/3/2026).
Baca Juga: Andrie Yunus Korban Penyiraman Air Keras, Kemenkes Pastikan Perawatan Gratis Menurutnya, walaupun kontribusi pemotongan gaji dari sisi anggaran relatif kecil, nilai simboliknya dapat memperkuat gerakan disiplin fiskal nasional.
Ali menekankan bahwa penghematan harus lebih luas, tidak hanya lewat pemotongan gaji, tetapi juga melalui efisiensi belanja kementerian, penguatan prioritas program, dan pengendalian pemborosan anggaran.
"Situasi global ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat reformasi pengelolaan anggaran negara, memprioritaskan program yang benar-benar berdampak bagi rakyat, dan memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat maksimal," tambahnya.
Presiden Prabowo sebelumnya mencontohkan kebijakan Pakistan yang memotong gaji menteri dan anggota parlemen sebagai bentuk penghematan negara menghadapi kenaikan harga minyak dan eskalasi konflik Timur Tengah.
Langkah ini dinilai Ali dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk menegaskan disiplin fiskal dan kepemimpinan yang memberi teladan.
Dengan wacana ini, DPR dan kabinet diharapkan tidak hanya menjadi pengambil keputusan, tetapi juga menunjukkan kepedulian konkret terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Ali menegaskan, pemotongan gaji menteri dan legislator bukan sekadar simbol, tetapi bagian dari strategi memastikan anggaran negara tetap mampu melindungi rakyat, terutama UMKM dan sektor produktif yang terdampak.*
(k/dh)