JAKARTA — Kepala Dadan Hindayana menyatakan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) mampu menghemat anggaran hingga sekitar Rp 5 triliun melalui penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama periode Idul Fitri 2026.
"Tentu saja, hemat anggaran kurang lebih sekitar Rp 5 triliun," kata Dadan di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Penghentian sementara dilakukan mulai 13 Maret untuk siswa sekolah, sementara ibu hamil, ibu menyusui, dan balita berhenti menerima MBG pada 17 Maret.
Baca Juga: Lonjakan Harga Minyak Akibat Perang AS-Iran, Pemerintah Siapkan Tiga Skenario Program akan kembali operasional pada 31 Maret 2026.
Menurut Dadan, langkah ini tidak hanya bertujuan efisiensi, tetapi juga sebagai respons terhadap dinamika ekonomi global yang berdampak pada kondisi fiskal nasional. BGN saat ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 268 triliun dengan dana cadangan Rp 67 triliun.
"Kami ingin memaksimalkan penggunaan anggaran utama tanpa harus menggunakan dana cadangan terlebih dahulu," ujarnya.
Selain efisiensi, BGN memperkuat pengawasan penggunaan anggaran program MBG.
Pengawasan dilakukan secara berlapis, mulai dari internal BGN, audit BPKP, hingga melibatkan Kejaksaan Agung. Kanal pengaduan masyarakat melalui layanan "Sahabat Gizi 127" juga dibuka 24 jam untuk menampung laporan terkait pelaksanaan program.
Dadan menambahkan, puluhan satuan pelayanan Pangan dan Gizi (SPPG) sementara ditutup karena tidak memenuhi standar.
"Ada 62 SPPG yang kami tutup sementara karena menu yang disajikan tidak sesuai standar, baik menu minimalis maupun yang kurang baik," jelasnya.
Meski demikian, jumlah tersebut hanya sebagian kecil dari total lebih dari 25.000 SPPG di seluruh Indonesia.
BGN berharap langkah efisiensi dan penguatan pengawasan ini dapat memastikan penggunaan anggaran berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.*