JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengemukakan pandangannya terkait wacana pemotongan gaji pejabat negara sebagai dampak dari konflik di Timur Tengah.
Menurutnya, langkah penghematan tersebut sebaiknya diawali dari kalangan pejabat tertinggi negara, seperti Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri, sebagai bentuk teladan bagi seluruh masyarakat.
"Kalau mau potong, penghematan itu harus mulai dari diri sendiri dulu. Mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, pejabat-pejabat negara di republik ini," kata Andreas dalam pernyataan yang diterima media, Senin (16/3/2026).
Baca Juga: Prabowo Yakin Indonesia Bisa Mempengaruhi BoP untuk Solusi Dua Negara Palestina Dia menegaskan bahwa untuk membangun semangat efisiensi di pemerintahan, para pejabat negara harus memberi contoh nyata dengan mengutamakan penghematan, sebelum memerintahkan pemotongan kepada orang lain.
Andreas mengkritik pengelolaan anggaran negara yang masih dinilai belum efisien.
Dia menyoroti adanya pemborosan anggaran di berbagai sektor, yang menurutnya perlu diperbaiki oleh pemerintah.
Ia menyarankan agar pemerintahan lebih bijak dalam menyusun belanja negara dan memastikan bahwa alokasi dana digunakan tepat sasaran.
"Pemerintah perlu menyisir kembali anggaran di setiap kementerian dan lembaga untuk memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran. Ada anggaran yang tidak mendesak atau tidak urgent, bisa ditunda dulu," ujarnya.
Pernyataan Andreas juga mengungkapkan pentingnya evaluasi terhadap belanja negara yang dianggap belum sepenuhnya efisien.
Pemborosan anggaran yang masih terjadi di berbagai sektor, menurutnya, harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah.
"Pemborosan anggaran masih terjadi di mana-mana. Pemerintah harus lebih fokus pada efisiensi dan penghematan dalam anggaran negara, sebelum memutuskan untuk memotong gaji pejabat," tambah Andreas.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengangkat topik pemotongan gaji pejabat negara dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada 13 Maret 2026.